Beban Pengawas Berat

Orientasi Masih Administrasi

Banyaknya jumlah sekolah yang harus diawasi membuat beban pengawas sekolah terlalu berat. Situasi tersebut menyebabkan program pengarahan dan pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi tidak optimal. Pengawas sekolah juga dianggap masih sebatas mengawasi administrasi di sekolah.

Di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, misalnya, pengawas sekolah tingkat dasar bekerja dobel karena harus mengawasi taman kanak-kanak. Di kecamatan itu, masing-masing pengawas harus memantau 17-20 sekolah. "Saat ini, beban kami terlalu berat karena harus mengawasi dua satuan pendidikan sekaligus," kata Wahyudi (58), pengawas sekolah SD dan TK, Senin (10/8) di Jakarta, seusai meninjau SDN 01 Kebon Jeruk.

Dia mendapat beban mengawasi 10 SD dan 7 TK. Setiap hari, ia dapat memantau 2-3 sekolah yang letaknya berdekatan. Namun, jika kepala sekolah atau guru membutuhkan pengarahan mendalam, Wahyudi memantau satu sekolah per hari. Padahal, selama satu bulan (26 hari kerja), ia harus melakukan 54 kunjungan sekolah. "Akibatnya, ada beberapa sekolah yang tidak terpantau dengan baik," katanya. Ia juga meninjau kelas dan lingkungan, seperti lapangan olahraga, kantin, dan gudang.

Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Menengah Atas (SMA) di Wilayah 1 Jakarta Pusat Harlen Butarbutar menuturkan, ada tiga pengawas SMA yang bertugas di empat kecamatan. Padahal, ada 34 SMA negeri dan swasta di Kecamatan Sawah Besar, Gambir, Tanah Abang, dan Menteng yang harus diawasi. "Setiap pengawas mendapat beban meninjau 10-12 SMA," ujar Harlen.

Kepala sekolah dan guru, kata Harlen, tidak kesulitan merencanakan dan menjalankan program pendidikan. Namun, sebagian guru masih kesulitan meningkatkan minat belajar siswa. Kepala sekolah juga perlu bimbingan intensif dalam membuat program tahunan, seperti perencanaan lokakarya untuk guru.

Administrasi

Ketua Umum Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Cucu Saputra mengatakan, peran pengawas selama ini, di sekolah lebih banyak berorientasi pada hal-hal yang berkaitan administrasi guru, tidak pada substansi pengembangan dan inovasi pembelajaran. Bahkan, cenderung menjadi perpanjangan tangan kebijakan nasional di bidang kurikulum yang ujungnya bersifat administratif.

Menurut Cucu, pengawas seharusnya membimbing sekolah guna mempercepat pencapaian standar nasional pendidikan. Pengawas juga mendorong sekolah mengedepankan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel. (B03/B08/ELN)

SOLUSINYA PAKE TEKNOLOGI DIGITAL

KOMPAS, 11 AGUSTUS 2015

Mismanagement in education

NILAI KEINDONESIAAN

Penyalahgunaan Kekuasaan Sumber Kegagalan Negara

Indonesia akan hancur bukan karena gagal menjadikannya "demokratis", bukan karena kehabisan sumber alam, melainkan karena salah arah penggunaan sumber dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politisi penguasa. Selama ini, dalam melaksanakan kebijakan, tanpa disadari, pemerintah dikuasai dan digerakkan "urgensi".

Demikian salah satu butir pemikiran dalam diskusi panel serial Mencari Nilai Keindonesiaan di Jakarta, Sabtu (1/8). Makalah Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi pembuka serial diskusi bulanan mulai Agustus 2015 hingga November 2016 itu.

Persoalan serius lainnya yang disinggung dalam pengantar diskusi yang disampaikan Pontjo Sutowo selaku Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti dan Aliansi Kebangsaan- penyelenggara acara-adalah gejala strategi baru negara kuat untuk menguasai negara lain tanpa invasi militer terbuka. Salah satu contoh, banyak undang-undang yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan rakyat justru diprakarsai oleh banyak "konsultan". Hal itu mengakibatkan dikuasainya sumber daya alam oleh korporat multinasional. Walaupun secara legal pelanggaran konstitusi itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi, air yang merupakan kebutuhan vital masyarakat pernah secara legal dikuasai korporat asing.

Nilai-nilai

Menurut Daoed Joesoef, diperlukan nilai-nilai tertentu sebagai pegangan, sedikitnya nilai- nilai yang kita utamakan. Sejumlah aspek perlu dicermati, meliputi nilai-nilai budaya yang perlu dimiliki warga negara, yakni bermental kuat, mandiri, berjiwa ksatria, dan tangguh bersaing.

Pancasila dapat menjadi sumber sistem nilai yang dianut dan ingin dilaksanakan bersama, tetapi tidak menutup kemungkinan kita belajar dari nilai-nilai dari budaya bangsa lain. Dari antara puluhan aspek nilai keindonesiaan, diingatkan perlunya mengusahakan kembali Indonesia sebagai negara maritim.

Pembangunan bukan untuk mengisi kemerdekaan, seolah ada wadah yang cukup solid untuk menampung isian. Pembangunan itu mengukuhkan wujud kemerdekaan sebab "kemerdekaan" merupakan mindset. (STS)

kOMPAS, 3 aGUSTUS 2015